PEMERINTAHAN

Publikasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022

http://Publikasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022“Program Pancakarsa Tetap Menjadi Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Bogor, Sekretariat Daerah Mewujudkannya Melalui Program Nyata, Akuntabel Dan Berkesinambungan Dengan Pengoordinasian Yang Optimal Kepada Seluruh Perangkat Daerah Di Kabupaten Bogor

Pasca pandemi Covid-19 selama kurang lebih 2 tahun dan walaupun sampai saat ini masih berlangsung dimana Kabupaten Bogor berada pada PPKM level 1 sesuai dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/181/Kpts/Per-UU/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 COVID-19 di Kabupaten Bogor 7 Juni 2022 s.d 4 Juli 2022, Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya Sekretariat Daerah yang mempunyai fungsi sebagai penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian Visi, Misi Kabupaten  Bogor dan Target kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”.  Dimana Visi dan Misi ini kemudian dijabarkan dalam Panca Karsa yaitu Lima Tekad/cita-cita Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk Mencerdaskan Bogor, Mensehatkan Bogor, Memajukan Bogor, Membangun Bogor, dan Membuat Bogor Lebih Berkeadaban.

Dalam mewujudkan Program Pancakarsa yang tetap menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bogor melalui program nyata, akuntabel dan berkesinambungan dengan melakukan pengkoordinasian yang optimal kepada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bogor, oleh karena itu dalam mewujudkannya Sekretariat Daerah telah menjalankan Program/Kegiatan di setiap lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum dengan Program/Kegiatan sebagai berikut :

  1. LINGKUP ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Lingkup Pengkoordinasian dan Hubungan Kerja meliputi : Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, DPMD, DISDUKCAPIL, BANKESBANGPOL, DINSOS, DISDAMKAR, DINKES, DISPORA, DP3AP2KB, RSUD, BPBD, DPUPR aspek Penataan Ruang, DPKPP aspek Pertanahan, DISBUDPAR, Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal sesuai tugas dan fungsi Asisten.

  1. Kegiatan Otonomi Daerah

                           LPPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021

I. Dasar penyusunan LPPD Tahun 2021 yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan Pelaporan LPPD disampaikan kepada Pemerintah melalui Kemendagri 1 tahun 1 kali paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

II. Penyusunan LPPD Kabupaten Bogor Tahun 2021 dilakukan oleh Tim Penyusun LPPD yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 130.04/137/Kpts/Per-UU/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor.

III. Penyampaian LPPD Kabupaten Bogor Tahun 2021 telah dilakukan melalui sistem informasi elektronik dari kemendagri pada tanggal 29 Maret 2022 dan disusun dalam Buku LPPD Kabupaten Bogor Tahun 2021 yang memuat laporan sebagai berikut:

  1. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan;
  3. Laporan penerapan standar pelayanan minimal.

Penyampaian data kinerja dalam LPPD tersebut telah melalui tahapan verifikasi atau review oleh APIP (Inspektorat Kabupaten Bogor) yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam rancangan LPPD. Selain dari penyampaian melalui sistem informasi Kemendagri LPPD juga dipublikasikan dalam bentuk Ringkasan LPPD pada tanggal 31 Maret 2022.

IV. Untuk menyempurnakan LPPD telah dilakukan evaluasi oleh Tim daerah Provinsi Jawa Barat Pada tanggal 18 s.d 21 Juli 2022 terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari 6 capaian kinerja makro, 32 urusan pemerintahan daerah, dan 5 penunjang urusan.

V. Tahapan akhir yaitu evaluasi oleh Tim Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 21 September 2022 terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari 6 capaian kinerja makro, 32 urusan pemerintahan daerah, dan 5 penunjang urusan dengan hasil tidak ditemukan data ekstrim atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah penyusunan LPPD. Berikut ini data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah :

                V.1. Angka Capaian Kinerja Makro

No Indikator Kinerja Makro Capaian Kinerja Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2021 Perubahan
1 Indeks Pembangunan Manusia 70,40 70,60 0,28%
2 Angka Kemiskinan 7,69% 8,13% 0,44%
3 Angka Pengangguran 14,29% 12,22% -2,07%
4 Pertumbuhan Ekonomi -1,77% 3,55% 5,32%
5 Pendapatan Per kapita Rp. 43.512.751,99 Rp. 45.273.778,60 4,05%
6 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) 0,381 0,396 1,5%

V.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil

NO URUSAN 

PEMERINTAHAN

NO IKK INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL CAPAIAN KINERJA SUMBER DATA KET
1 Pendidikan 1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 42,655 Disdik Kab. Bogor
2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 99,573 Disdik Kab. Bogor
3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 84,868 Disdik Kab. Bogor
4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum  enyelesaikan pendidikan dasar 

dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

100 Disdik Kab. Bogor
2 Kesehatan 1 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan 0,091 Dinkes Kab. Bogor
2 Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi 72,414 Dinkes Kab. Bogor
3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 90,028 Dinkes Kab. Bogor
4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 89,168 Dinkes Kab. Bogor
5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 97,412 Dinkes Kab. Bogor
6 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 81,389 Dinkes Kab. Bogor
7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 73,006 

 

Dinkes Kab. Bogor
8 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkanskrining kesehatan sesuai standar 94,486 Dinkes Kab. Bogor
9 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai 

Standar

85,121 Dinkes Kab. Bogor
10 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 69,807 Dinkes Kab. Bogor
11 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 92,366 Dinkes Kab. Bogor
12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 81,382 Dinkes Kab. Bogor
13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 36,323 Dinkes Kab. Bogor
14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai 

Standar

101,987 Dinkes Kab. Bogor
3 Pekerjaan Umum 1 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur 

pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota

0,032 DPUPR Kab. Bogor
2 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota DPUPR Kab. Bogor Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
3 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi 48,617 DPUPR Kab. Bogor Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
4 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota 71,513 DPUPR Kab. Bogor
5 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic 71,395 DPUPR Kab. Bogor
6 Rasio kepatuhan IMB kab/ kota 95,533 DPUPR Kab. Bogor Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
7 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota 86,632 DPUPR Kab. Bogor
8 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 93,00 DPUPR Kab. Bogor Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
9 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi 100 DPUPR Kab. Bogor Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
4 Perumahan Rakyat 1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi  korban bencana kabupaten/kota 54,563 DPKPP Kab. Bogor
2 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program DPKPP Kab. Bogor Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
3 Persentase kawasan  permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani 34 DPKPP Kab. Bogor
4 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 4,695 DPKPP Kab. Bogor
5 Jumlah perumahan yang  sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 100 DPKPP Kab. Bogor
5 Trantibumlinmas 1 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 100 Satpol PP Kab. Bogor
2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 74,359 Satpol PP Kab. Bogor
3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 4.538.061 BPBD Kab. Bogor
4 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap 

Bencana

417.000 BPBD Kab. Bogor
5 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 74.084 BPBD
6 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 DAMKAR
7 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 15,00 DAMKAR
6 Sosial 1 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) 14,691 Dinas Sosial Kab. Bogor
2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat  dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 2,7
7 Tenaga Kerja 1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 11,928 Disnaker Kab. Bogor
2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 1,031 Disnaker Kab. Bogor
3 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 65,248 Disnaker Kab. Bogor
4 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 8,584 Disnaker Kab. Bogor
5 Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme  Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provins 42,745 Disnaker Kab. Bogor
8 Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD 30,268
2 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota 0,006
3 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 2,614
9 Pangan 1 Presentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) 26,737 

 

 

 

DKP Kab. Bogor
10 Pertanahan 1 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi 

dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

100 DPKPP Kab. Bogor
2 Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum 84,603 Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
3 Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal 100
4 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
5 Tersedianya tanah untuk masyarakat Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
6 Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi 100
11 Lingkungan Hidup 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota 59,26 DLH Kab. Bogor
2 Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota 43,603
3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan  terhadap izin lingkungan, izin PPLH 

dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

7,097
12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 Perekaman KTP Elektronik 100 

 

Disduk Capil Kab. Bogor
2 Presentasi Anak usia  01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA 

 

 

39,151 

 

3 Kepemilikan akta Kelahiran 

 

95,217 

 

4 Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 15,278
13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Persentase Pengentasan Desa Tertinggal – 

 

DPMD Kab. Bogor
2 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri 19,048 DPMD
14 Pengendalian Penduduk dan KB 1 TFR (Angka Kelahiran Total) 2,46 DP3AP2KB Kab. Bogor
2 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) 74,253
3 Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi 13,616
15 Perhubungan 1 Rasio konektivitas Kabupaten/Kota 0.7 Dishub Kab. Bogor
2 V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota 0,58
16 Komunikasi Informasi, Statistik, Persandian 1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang 

disediakan oleh Dinas Kominfo

100 

 

Diskominfo Kab. Bogor
2 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 70 Diskominfo Kab. Bogor
3 Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik,Mengetahui 

Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

78,57 Diskominfo Kab. Bogor
Statistik 1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 100
2 Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 100
Persandian 1 Tingkat keamanan informasi pemerintah 47,907 Diskominfo Kab. Bogor
17 Koperasi dan Usaha Kecil 1 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas 9,837 Diskop UKM Kab. Bogor
2 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha 0,199 

 

 

Diskop UKM Kab. Bogor
18 Penanaman Modal Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota 8,04 DPMPTSP Kab. Bogor
19 Kepemudaan dan Olahraga 1 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 0,325 Dispora Kab. Bogor
2 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 1,873 Dispora Kab. Bogor
3 Peningkatan prestasi olahraga 141,00 Dispora Kab. Bogor
20 Kebudayaan 1 Terlestarikannya Cagar Budaya 35,714 Disbudpar Kab. Bogor
21 Perpustakaan 1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 

 

47,77 DAP Kab. Bogor
2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 

 

43,06 DAP Kab. Bogor
22 Kearsipan 1 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 85,44 

 

DAP Kab. Bogor
2 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat 86,11 DAP Kab. Bogor
23 Kelautan dan Perikanan 1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh 

kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)

127.080,14 Disnakan Kab. Bogor
24 Pariwisata 1 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawanmancanegara perkebangsaan -95,691 Disbudpar Kab. Bogor Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
2 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota 46,383 Disbudpar Kab. Bogor
3 Tingkat hunian akomodasi 

 

39,506 

 

Disbudpar Kab. Bogor
4 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 4,36 Disbudpar Kab. Bogor 

 

5 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 7,61 Disbudpar Kab. Bogor
25 Pertanian 1 Produktivitas pertanian per hektar per tahun 7,226 

 

Distanhorbun Kab. Bogor
2 Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Disnakan Kab. Bogor
26 Kehutanan DLH Kab. Bogor Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
27 ESDM 1 Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota DPMPTSP Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
28 Perdagangan 1 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat 

Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

82,865 Disdagin Kab. Bogor
2 Persentase kinerja realisasi pupuk 76,811
3 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang 

Berlaku

99,386 Disdagin Kab. Bogor
29 Perindustrian 1 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota 0,821 

 

Disdagin Kab. Bogor
2 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP 75 Disdagin Kab. Bogor
3 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) 

Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

90,323 Disdagin Kab. Bogor
4 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri 

(IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait

100 

 

Disdagin Kab. Bogor
5 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan 

Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kab/Kota

100 Disdagin Kab. Bogor
6 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 31 Disdagin Kab. Bogor
30 Transmigrasi Tidak ada IKK Outcome Disnaker Kab. Bogor

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *